PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON HAKIM ADHOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP IX
NOMOR: 07/Ponsel/Ad Hoc TPK/IV/2017

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ;
12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi;
14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
b. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
c. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
e. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
f. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian;
g. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermeterai Rp.6000;
h. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad HO di atas kertas bermeterai RP. 6.000,00;
i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermeterai Rp.6.000,00;
j. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
k. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim d Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermeterai RP. 6.000,00;
l. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
m. Fotokopi KTP;
n. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
o. Daftar Riwayat Hidup lengkap/riwayat pekerjaan lengkap selama 15 (lima belas) tahun dibidang hukum;
p. Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah tulus ujian tertulis / pada saat ujian lisan.

Catatan :
1. Peserta yang pernah mengikuti seleksi tahap sebelumnya tetap melengkapi semua persyaratan yang baru seperti tersebut di atas (huruf a s/d o).
2. Seluruh persyaratan administrasi dimasukkan dalam amplop tertutup wama cokelat polos diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan mencantumkan Kode dan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat.
o Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama) : kode PN
o Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) : kode PT
o Lamaran sudah diterima Panitia Daerah paling lambat tanggal 26 Mei 2017.
3. Pengumuman kelulusan administrasi dapat dilihat di Papan Pengumuman Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan pada website www.mahkamahagung.go.id , kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, bawas.mahkamahagung.go.id, badilum.mahkamahagung.go.id, badilag.mahkamahagung.go.id dan ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id setelah tanggal 15 Juni 2017.
4. Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara, tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.

Ketua,                                                                                         Sekretaris

ttd.                                                                                                    ttd.

Dr. Artidjo Alkostar,SH., LLM.                                                    Roki Panjaitan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *