Bogor – Humas MA: Mahkamah Agung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dalam rangka pembahasan Perma tentang e-Litigasi dan Restrukturisasi Mahkamah Agung pada tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus 2019 bertempat di Hotel Rancamaya Bogor. Rapim tersebut dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan dihadiri oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Para Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung serta Tim Pembaruan Mahkamah Agung.

Hari pertama, rapat membahas tentang Perma tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atau yang biasa disebut e-Litigasi sebagai upaya perubahan dari Perma Nomor 3 Tahun 2018, pembahasan difokuskan pada substansi norma-norma dalam proses persidangan secara elektronik yang merupakan sub bahasan baru dalam Perma. Dari draf yang diusulkan Rancangan Perma berisi sebanyak 38 pasal yang terdiri dari 8 bab masing-masing sebagai berikut Bab I tentang Ketentuan Umum, Bah II tentang Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik, Bab III tentang Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik, Bab IV tentang Administrasi Panggilan Secara Elektronik, Bab V tentang Persidangan Secara Elektronik, Bab VI tentang Tata Kelola Administrasi Perkara, Bab VII tentang Ketentuan Peralihan dan Bab VIII tentang Ketentuan Penuntup.

Pembahasan Perma e-Litigasi tersebut berjalan dengan alot, berbagai saran dan masukan dari pimpinan rapat serta peserta memberikan banyak sumbangsih terhadap kesempurnaan materi Perma tersebut. Pada jam 24.30 Wib Pimpinan menskor rapat dan akan dilanjutkan pasca pembahasan tentang Restrukturisasi Mahkamah Agung.

Hari kedua, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, pembahasan dilanjutkan dengan tema tentang Re-Organisasi Mahkamah Agung yang dihadiri oleh pihak eksternal yaitu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapenas serta Daya Dimensi Indonesia (DDI) sebagai pihak konsultan dalam proses penyusunan konsep Restrukturisasi Mahkamah Agung.

Dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Bapenas memberikan penjelasan serta masukan terkait konsep dan usulan yang diajukan oleh pihak konsultan. Beberapa pembahasan yang mengemuka adalah terkait kedudukan jabatan Sekretaris Mahkamah Agung dalam organisasi Mahkamah Agung, usulan terkait dengan jabatan Panitera Muda Hukum di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung serta usulan pusat IT menjadi setingkat eselon II.

Rapat masih terus berlangsung, direncanakan akan selesai pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 dengan agenda lanjutan pembahasan tentang Perma e-Litigasi. (dy/RS)